SUKABUMITIMES.com – Pemerintah Inggris secara resmi menginstruksikan seluruh sekolah di negara tersebut untuk menerapkan kebijakan bebas telepon seluler (HP) secara total sepanjang hari sekolah.
Kebijakan tegas ini mencakup larangan penggunaan perangkat bahkan untuk fungsi dasar seperti kalkulator atau mencari informasi di internet.
Menteri Pendidikan Inggris, Bridget Phillipson, menegaskan panduan terbaru ini melalui surat kepada para kepala sekolah.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari panduan yang sebelumnya diterbitkan pemerintah pada Senin (19/1/2026).
Dalam pernyataannya, Menteri Phillipson menekankan pentingnya penerapan yang seragam di lingkungan sekolah.
“Sekolah harus memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten di seluruh kelas, dan setiap saat. Kami juga sangat mengharapkan dukungan penuh dari orang tua siswa,” ujar Phillipson sebagaimana dikutip dari laporan The Guardian, Kamis (5/2/2026).
Tidak hanya bagi siswa, para guru juga diminta untuk terlibat aktif dengan memberikan contoh yang baik. Salah satu poin dalam kebijakan tersebut mewajibkan guru untuk tidak menggunakan HP di depan siswa guna menjaga wibawa kebijakan baru ini.
Larangan akses perangkat bagi siswa berlaku selama jam pelajaran, waktu istirahat, makan siang, hingga waktu jeda antar pelajaran.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan di lapangan, Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (Ofsted), badan pengawas sekolah di Inggris, akan diterjunkan. Ofsted memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengevaluasi sejauh mana sekolah-sekolah menerapkan aturan bebas ponsel tersebut.
Namun, langkah ini mendapat tanggapan dari kalangan praktisi pendidikan. Paul Whiteman, Sekretaris Jenderal National Association of Head Teachers, menyatakan kepada BBC bahwa para pemimpin sekolah lebih membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah ketimbang ancaman inspeksi yang keras.
Data dari Department for Science, Innovation and Technology (DSIT) menunjukkan tantangan besar dalam implementasi aturan ini:99,9% sekolah dasar dan 90% sekolah menengah sebenarnya sudah memiliki kebijakan terkait HP.
Namun, 58% siswa sekolah menengah mengaku tetap menggunakan HP tanpa izin di beberapa pelajaran.
Angka pelanggaran meningkat menjadi 65% pada siswa usia 14-16 tahun (Key Stage 4).
Sejalan dengan larangan HP, pemerintah Inggris juga tengah mempertimbangkan langkah ekstrem dengan melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Model ini merujuk pada kebijakan yang telah diterapkan di Australia.
Delegasi menteri Inggris dijadwalkan akan mengunjungi Australia untuk mempelajari dampak kebijakan tersebut sebelum memberikan tanggapan resmi pada musim panas mendatang.
Inggris menyusul langkah negara-negara Eropa lainnya seperti Prancis, Belanda, dan Finlandia yang telah lebih dulu merancang atau menerapkan larangan serupa demi meningkatkan konsentrasi siswa dan kesejahteraan mental anak di lingkungan sekolah. (*/sya)
