SUKABUMITIMES.com – Praktik penambangan emas ilegal di kawasan Blok Gunung Bodas, kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi bukan sekadar merusak hutan.
Aktivitas penggalian liar tersebut juga menyimpan ancaman serius berupa longsor, banjir hingga pencemaran lingkungan yang berpotensi membahayakan masyarakat. Ancaman itulah yang mendorong Balai TNGHS bersama aparat gabungan TNI-Polri dan sejumlah instansi pemerintah melakukan operasi penertiban selama lima hari di wilayah kerja Resor PTN Gunung Bodas, Seksi PTN Wilayah III Sukabumi.
Hasilnya cukup mencengangkan. Sebanyak 74 lubang penambangan emas tanpa izin (PETI) ditutup, sembilan lokasi rendaman ditertibkan, serta 56 gubuk atau saung yang digunakan untuk aktivitas penambangan dimusnahkan. Luas keseluruhan area terdampak mencapai hampir 2.070 meter persegi.
Kepala Balai TNGHS, Didid Sulastiyo, mengatakan operasi gabungan tersebut merupakan langkah nyata untuk menghentikan gangguan kawasan hutan sekaligus memitigasi risiko bencana ekologis, terutama memasuki musim hujan.
Menurut Didid, aktivitas penggalian tanah secara tidak terkendali dapat memicu longsor. Kerusakan yang terjadi di satu titik berpotensi menimbulkan efek domino terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya.
“Penggalian yang satu pasti akan menjadi pemicu terhadap longsor dan juga banjir. Di satu sisi, aktivitas ini juga menyebabkan pencemaran lingkungan karena menggunakan bahan-bahan kimia yang distribusinya seharusnya dibatasi,” ungkap Didid.
Dalam operasi tersebut, petugas menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan emas ilegal. Barang bukti yang diamankan antara lain palu, pahat, kabel dan instalasi listrik, mesin genset, mesin dompeng, hingga bahan bakar solar sekitar 30 liter. Petugas juga menemukan bahan kimia jenis sianida sebanyak satu ons sebagai sampel.
“Sejumlah mesin dan peralatan yang ditemukan di lokasi dimusnahkan langsung di tempat untuk mencegah kembali digunakannya sarana tersebut dalam aktivitas PETI,” terangnya.
Didid menegaskan, penertiban ini tidak hanya berorientasi pada penghentian kegiatan penambangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menyelamatkan kawasan konservasi dari kerusakan yang lebih luas.
Di balik penertiban puluhan lubang tambang tersebut, ada persoalan lain yang kini menjadi perhatian Balai TNGHS bersama aparat penegak hukum, yakni dugaan adanya pihak-pihak yang mengendalikan atau membiayai aktivitas penambangan ilegal.
Didid menegaskan, penindakan ke depan tidak boleh hanya menyasar masyarakat yang bekerja langsung di lokasi tambang. Pihaknya ingin jaringan di balik kegiatan PETI, termasuk dugaan aktor intelektual, dapat diungkap.
“Ke depan, saya tidak ingin sasaran kita hanya masyarakatnya. Tetapi bagaimana otak dari pelaku ini bisa kita sasar. Ini sedang kita kembangkan bersama teman-teman Gakkum dan kepolisian, termasuk mengurai modus operandi serta aktor intelektual yang ada di sini,” tegasnya.
Untuk mengungkap jaringan tersebut, Balai TNGHS akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan kejaksaan. Penelusuran diharapkan dapat mengungkap pola operasional hingga pihak-pihak yang berada di balik aktivitas penambangan ilegal tersebut.
Menurut Didid, operasi penertiban ini juga menjadi langkah awal memberikan efek jera agar aktivitas serupa tidak kembali terjadi di kawasan konservasi.
Meski penindakan terus diperkuat, Didid menilai penyelesaian persoalan PETI tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum. Masyarakat yang selama ini terlibat dalam aktivitas penambangan juga perlu mendapatkan solusi ekonomi agar tidak kembali melakukan kegiatan serupa.
Karena itu, pihaknya mengajak pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari alternatif mata pencaharian yang lebih aman dan tidak merusak lingkungan.
“Kami berharap ada solusi alternatif ekonomi bagi masyarakat, sehingga mereka tidak kembali melakukan penambangan ilegal. Penertiban ini harus menjadi langkah korektif agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujarnya.
Didid menambahkan, perlindungan kawasan TNGHS membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari TNI-Polri, pemerintah daerah, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, PLN, Masyarakat Peduli Api hingga warga sekitar.
Selain patroli dan penindakan, Balai TNGHS juga melakukan edukasi, penyadartahuan serta pemasangan papan larangan dan peringatan di kawasan rawan gangguan.
Ia berharap langkah tersebut menjadi awal penyelesaian permanen terhadap persoalan tambang emas ilegal di kawasan konservasi Sukabumi.
“Sebab, hutan dan kawasan konservasi bukan hanya menjadi penyangga kehidupan masyarakat saat ini, tetapi juga warisan lingkungan yang harus dijaga agar tetap lestari bagi generasi mendatang,” tandasnya. (stm)


























