SUKABUMITIMES.com – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki mengungkapkan, penguatan kerja sama antarkota menjadi salah satu kunci dalam menghadapi persoalan perkotaan yang semakin kompleks, terutama terkait perubahan iklim dan ketahanan lingkungan.
“Kolaborasi lintas daerah menjadi penting karena berbagai persoalan memiliki keterkaitan yang melampaui batas administratif,” ungkap Ayep Zaki saat menghadiri Mayors Talk: Climate and Urban Resilience Tahun 2026 di IPB International Convention Center (IICC) Bogor, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah III. Sejumlah kepala daerah hadir untuk membicarakan langkah bersama dalam memperkuat ketahanan wilayah perkotaan.
Beragam persoalan menjadi perhatian, mulai dari dampak perubahan iklim, tata ruang, lingkungan, ketahanan pangan, pengelolaan air hingga kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.
Ayep mengatakan, kondisi iklim yang berubah telah memberikan tekanan baru terhadap kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan.
“Perubahan iklim sudah menjadi tantangan nyata bagi kawasan perkotaan,” katanya.
Menurutnya, peningkatan suhu, perubahan pola hujan serta ancaman banjir dan kekeringan harus diantisipasi melalui kebijakan pembangunan yang saling terintegrasi.
“Adaptasi dan mitigasi tidak bisa dilakukan secara parsial,” ujarnya.
Ia menilai, kebijakan tata ruang perlu berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan, penguatan ketahanan pangan serta upaya mengurangi risiko bencana.
Kerja sama juga diperlukan antara daerah yang memiliki keterkaitan secara geografis maupun ekologis. Terlebih, persoalan seperti sungai, air baku, kawasan hulu dan hilir tidak berhenti pada batas wilayah pemerintahan.
“Pengelolaan hulu-hilir membutuhkan kerja sama antardaerah,” jelas Ayep.
Di sisi lain, ketahanan pangan juga menjadi bagian dari pembahasan. Daerah perkotaan dinilai perlu memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah sekitar yang menjadi sumber pasokan pangan.
“Ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari ketahanan kota,” ungkapnya.
Karena itu, pemerintah daerah didorong membangun sistem pasokan pangan yang lebih terencana dengan memanfaatkan data, sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Ayep juga menyoroti pentingnya penggunaan data risiko dalam menyusun program pembangunan. Kajian lingkungan dan informasi mengenai potensi bencana dinilai perlu menjadi pertimbangan sejak tahap perencanaan.
“Data risiko harus menjadi dasar dalam perencanaan,” tuturnya.
Persoalan sampah turut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan perkotaan. Penanganannya dinilai membutuhkan pendekatan dari hulu hingga hilir.
“Pengurangan dan pemilahan sampah harus diperkuat,” kata Ayep.
Selain itu, peningkatan fasilitas pengolahan dan pemanfaatan teknologi perlu disertai dengan perubahan kebiasaan masyarakat agar persoalan sampah dapat ditangani secara berkelanjutan.
Pembahasan dalam forum juga mencakup upaya menjaga kualitas udara dan air, memperluas ruang terbuka hijau, mengelola air tanah, melindungi kawasan pesisir serta mendorong sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Melalui pertemuan tersebut, Ayep berharap terbangun langkah bersama yang dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah.
“Harus ada rekomendasi dan prioritas aksi daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antarkota juga dapat membuka ruang pertukaran pengalaman, teknologi, data hingga penguatan kapasitas pemerintah daerah.
“Komitmen perubahan iklim harus diterjemahkan menjadi aksi nyata,” tegas Ayep.
Menurutnya, Pemerintah Kota Sukabumi siap menjadi bagian dari kolaborasi tersebut melalui penguatan kerja sama antarkota dan berbagi praktik baik dalam membangun wilayah perkotaan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
“Yang terpenting, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Ayep Zaki. (sya)
