SUKABUMITIMES.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mendorong penguatan kapasitas pengurus RT/RW serta Karang Taruna di Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi.
Program ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah, tetapi juga diarahkan untuk memutar roda ekonomi di tingkat paling bawah.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, menegaskan pentingnya transparansi dan pemetaan perputaran dana di setiap kelurahan. Menurutnya, langkah ini akan memperlihatkan stimulus ekonomi yang nyata di tingkat masyarakat.
“Kita harus tahu berapa dana yang berputar, baik dari APBD maupun non-APBD, sehingga dampaknya langsung terasa di masyarakat,” tegas Ayep.
Untuk tahun 2026, Pemkot Sukabumi mencanangkan anggaran sebesar Rp89 miliar dari APBD yang akan dialokasikan bagi program-program intensif masyarakat. Anggaran tersebut akan ditopang oleh dana non-APBD, seperti dari BAZNAS, CSR, Koperasi Merah Putih, MBG, hingga pengelolaan wakaf.
“Skema ini diharapkan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Saat ini, dana wakaf yang dikelola sudah berjalan di dua kecamatan. Wali kota menargetkan program ini meluas hingga tingkat kelurahan bahkan RT/RW.
“Kalau ini terus bergulir, maka akan tumbuh dampak positif bagi pembangunan dan penguatan ekonomi di akar rumput,” katanya.
Ayep menilai, pembangunan ekonomi berbasis masyarakat sangat penting untuk mempersempit jurang ketimpangan sosial.
“Ini bukan hanya fenomena nasional, tetapi fenomena global. Maka, Sukabumi harus menyiapkan strategi agar uang berputar di tingkat lokal,” ucapnya.
Ia optimistis, hasil program ini mulai terasa dalam tiga tahun ke depan.
Camat Cibeureum Yanwar Ridwan, turut menegaskan bahwa peningkatan kapasitas RT/RW serta Karang Taruna menjadi kebutuhan mendesak, terutama di Kelurahan Babakan. Kawasan ini menjadi pintu masuk migrasi penduduk baru setelah adanya pembangunan infrastruktur strategis seperti flyover dan exit Tol Bocimi.
“Babakan harus memberi contoh dalam hal kebersihan. Kami ingin membangun citra sebagai wilayah bebas sampah, sekaligus mendukung program wali kota membentuk kampung wakaf,” kata Yanwar kepada sukabumitimes.com.
Ia menambahkan, keberadaan kampung wakaf bisa menjadi simbol pemberdayaan sekaligus inovasi sosial di tingkat kelurahan.
Selain itu, Yanwar menyoroti kondisi kantor Kelurahan Babakan yang dinilai kumuh. Menurutnya, gedung tersebut perlu direhabilitasi mengingat lokasinya berada di jalur arteri provinsi.
“Kantor kelurahan adalah wajah pelayanan publik. Jika representatif, maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Untuk mendukung penguatan ekonomi ultra mikro, wali kota juga menyerahkan bantuan permodalan sebesar Rp250 ribu bagi pelaku usaha kecil, seperti pedagang cilok, seblak, dan usaha rumahan lainnya. Bantuan ini diharapkan memicu pergerakan roda ekonomi lokal secara berkesinambungan.
Dengan rangkaian program tersebut, Babakan diharapkan tidak hanya bersih dari sampah, tetapi juga menjadi laboratorium ekonomi baru di Sukabumi. Dari pengelolaan sampah, dana wakaf, hingga penguatan usaha kecil, seluruh elemen masyarakat diajak bergotong royong agar pembangunan benar-benar menyentuh lapisan terbawah. (rus)
