SUKABUMITIMES.COM – Memasuki masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saberpungli) Kabupaten Sukabumi mulai meningkatkan pengawasan di sejumlah sekolah, terutama yang berstatus favorit.
Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya praktik pungutan liar (pungli), suap, dan gratifikasi yang kerap membayangi proses penerimaan murid baru.
Ketua Pelaksana Satgas Saberpungli Kabupaten Sukabumi, Kompol Zulkarnaen, menegaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah potensi rawan pungli yang bisa terjadi selama proses PPDB berlangsung.
“Yang paling rawan itu biasanya dalam bentuk sumbangan atau infak, pemalsuan dokumen kependudukan, jaminan masuk, hingga praktik titip siswa. Ini yang menjadi perhatian kami,” ujar Kompol Zulkarnaen belum lama ini. Senin (16/6/2025).
Sebagai langkah antisipatif, kata Kompol Zulkarnaen, Satgas Saberpungli telah menyiapkan sejumlah strategi pengawasan langsung di lapangan. Di antaranya adalah mendirikan posko pengaduan masyarakat di sekolah-sekolah yang dinilai berpotensi rawan pungli, memasang spanduk imbauan antisipasi pungli, serta melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan PPDB.
“Kami sudah bentuk posko-posko di beberapa sekolah favorit. Tujuannya agar masyarakat bisa langsung menyampaikan aduan jika menemukan kejanggalan atau indikasi pungli,” tegasnya.
Lebih lanjut Kompol Zulkarnaen mengatakan, meski sejauh ini belum ada laporan resmi yang masuk ke Sekretariat Satgas maupun melalui saluran pengaduan daring seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook, pihaknya tetap meminta masyarakat untuk proaktif.
“Masyarakat bisa langsung datang ke sekretariat kami di Lapang Cangehgar, Palabuhanratu, atau mengirimkan laporan melalui media sosial dan nomor WhatsApp yang sudah kami sebar. Kerahasiaan pelapor tentu akan kami jaga,” jelas Kompol Zulkarnaen.
Kompol Zulkarnaen juga mengajak seluruh pihak sekolah, panitia PPDB, serta para orang tua siswa agar turut menciptakan proses penerimaan siswa yang bersih, jujur, dan transparan.
“Kami imbau semua pihak untuk menghindari praktik-praktik pungli, suap, atau gratifikasi,” tuturnya.
“Kami juga berharap informasi terkait penerimaan siswa harus diumumkan secara terbuka. Mari kita wujudkan pendidikan yang berkualitas dan berintegritas untuk masa depan anak-anak kita,” pungkasnya. (stm)
