SUKABUMITIMES.COM – Anggota DPRD Kota Sukabumi Danny Ramdhani mengungkapkan, terkait dengan masa 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki – Bobby Maulana dinilainya sejauh ini belum terlihat perubahan yang signifikan di kota Sukabumi.
Hal ini disampaikan Danny Ramdhani kepada wartawan yang menanyakan terkait kinerja 100 hari kerja pasangan Ayep Zaki dan Bobby Maulana memimpin kota Sukabumi pada Jumat (30/5/2025).
Menurut anggota DPRD kota Sukabumi dari komisi tiga ini, seharusnya perlu ada percepatan pembahasan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan, sehingga bagaimana janji-janji kepala daerah tertuang didalamnya.
“Sampai saat ini pemerintahan pak Ayep Zaki belum mempunyai blue print bagaimana mengatasi persoalan-persoalan pengentasan kemiskinan di Kota Sukabumi sebagai roadmap bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga Kota Sukabumi,” menurut anggota DPRD dari Fraksi PKS Kota Sukabumi.
Masih menurut Danny, terkait dengan masalah yang berhubungan dengan Kebersihan, Ketertiban, dan Kenyamanan (K3) masih kurang diperhatikan.
“Selain itu, merebaknya kembali PKL diberbagai ruas jalan, permasalahan sampah yang kurang terperhatikan dan masalah sosial lainnya,” ujarnya.
Kemudian yang mendapat sorotan dari Danny Ramdhani adalah pemahaman akan etika birokrasi dan regulasi yang harus diperhatikan dan dibenahi.
“Diantaranya permasalahan wakaf doa bangsa, regulasi pengangkatan tim percepatan daerah, Dewan Pengawas (Dewas) BLUD, pengunaan lapdek yang tabrak aturan, pengunaan banyaknya SDM dari luar Kota Sukabumi hendaknya ditinjau ulang, kemudian skema permohonan peminjaman daerah untuk PJU dan sebagainya,” rincinya.
Danny menilai, hingga saat ini pemerintah kota Sukabumi lebih asik mengurusi hal-hal diluar dokumen perencanaan daerah.
“Ini hendaknya dikurangi dan tetap fokus pada hal hal yang berhubungan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang ada dan masih berlaku,” terangnya.
Namun ada hal yang juga pantas di apresiasi dari pasangan Ayep Zaki – Bobby Maulana adalah pada keberaniannya pada peningkatan PAD Kota Sukabumi.
“Kami mengharapkan sesuai dengan regulasi yang ada, walaupun perlu diingat bahwa keinginan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi pasti menjadi beban masyarakat,” harapnya.
Kolaborasi yang seutuhnya perlu menjadi fokus perhatian bersama, termasuk sinergitas hubungan pemerintah daerah antara wali kota dan DPRD.
“Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini untuk tujuan kebaikan bersama. Kolaborasi dan sinergitas adalah kunci keberhasilan pembangunan Kota Sukabumi,” lanjutnya.
Kritikan yang selama ini dilakukan oleh DPRD semoga dimaknai sebagai masukan untuk kemajuan kota Sukabumi.
“Insyaallah bila ada kritikan dan masukan dari kami, adalah bagian rasa sayang untuk Kota Sukabumi tercinta,” ucapnya.
“Mari kita kawal dan awasi jauhkan dari sekedar menghakimi, serta kami memberikan ruang untuk memperbaiki bersama dan bekerja semakin lebih baik,” tambahnya.
Bisa saja pilihan angka 100 sekadar bersifat simbolik, tidak ada makna khusus. Walaupun begitu, bisa dicocokologi yaitu 100 hari adalah sekedar momen untuk memenuhi kebutuhan emosional masyarakat yang ingin melihat “pertanda” baik atau kurang baik dari kepemimpinan.
Sementara itu, ketika ditanya yang terkait dengan pencapaian 100 hari kerjanya, Ayep dengan tegas menjawab dirinya tidak pernah mencanangkan pencapaian 100 hari kerja wali kota dan wakil wali kota Sukabumi.
“Sejak awal, bahkan sebelum dilantik saya sudah menegaskan bagaimana meningkatkan PAD kota Sukabumi. Meningkatkan fiskal kota Sukabumi, karena apa? Kondisi hari ini, fiskal kota Sukabumi lemah. Kalau fiskal lemah kita tidak bisa berbuat apa-apa,” tegas ayep pada Rabu (28/5/2025)
“Saya akan berusaha mengejar fiskal yang kuat selama lima tahun, kalau fiskal kuat, kita dapat dengan cepat melaksanakan pembangunan,” tutupnya. (sya)
