SUKABUMITIMES.COM – Pembangunan bukan hanya di ekonomi saja, perlu juga memikirkan lingkungan yang berkelanjutan. Ini untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2029.
Demikian apa yang disampaikan oleh penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji kepada sukabumitimes.com setelah membuka kegiatan Konsultasi Publik yang ke-2 dengan kajian lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi di salah satu hotel di Kota Sukabumi pada Senin (18/11/2024).
Kusmana Hartadji menilai, bahwa konsultasi publik tahap ke-2 sepertinya sudah makin mengerucut dan dalam kesempatan ini kita juga mengundang Lingkungan Hidup kabupaten Sukabumi.
“Pembangunan tidak bisa dikotak-kotakkan, karena kondisi kota Sukabumi juga terpengaruh besar pada kabupaten Sukabumi,” jelasnya.
Dirinya berharap, pada pertemuan ini ada masukan yang terkait dengan pertemuan tahap pertama yang diselenggarkan beberapa waktu lalu.
“Mudah-mudahan dengan pertemuan ini ada masukan yang sudah di sepakati dalam konsultasi publik tahap ke-1,” harapnya.
Sementara itu, Kepala DLH Kota Sukabumi, Asep Irawan mengungkapkan, dalam pertemuan ini juga hadir Kepala DLH Kabupaten Sukabumi.
“Lebih spesifik, kita tadi berdiskusi pada tiga isu utama, yakni masalah persampahan, kuantitas dan kualitas air, serta kebencanaan yang kemudian dikaitkan dengan kejadian di akhir-akhir ini,” ungkap Asep Irawan.
Kedepannya, Asep Irawan mengutarakan, insyaAllah antara kota dan kabupaten Sukabumi akan bekerja sama lebih erat lagi, terutama hal-hal yang menyangkut lingkungan hidup.
‘Tadi juga dibicarakan akan bekerja sama lebih inten dengan pihak kabupaten Sukabumi terutama masalah lingkungan hidup,” ujarnya.
Menurutnya, DLH itu sebenarnya berada pada tindakan preventif, dan mempunyai program penghijauan lahan-lahan Kritis.
“Kemudian dalam hal kebencanaan, kita membantu membersihkan sisa-sisa sampah yang terjadi akibat banjir,” imbuhnya.
“Kedepannya kita akan melakukan kampanye dan penyuluhan kepada masyarakat dan berbagai kalangan supaya berbagai kejadian tidak terulang lagi,” tambahnya.
Ia menjelaskan yang berkaitan dengan air, utamanya adalah bagaimana caranya supaya di bagian hulu tidak banyak terjadi perubahan penggunaan lahan, supaya air itu masih banyak terserap oleh tanah, sehingga tidak banyak air yang dialirkan ke selokan.
“Dulu sebenarnya sudah ada MoU antara Wali Kota dengan Bupati Sukabumi lebih dari lima tahun lalu.
“Tinggal kerja sama teknisnya tergantung obyek dan dinas mana saja yang terkait dengan obyek tersebut,” pungkasnya. (sya).
